Pekanbaru, 7 September 2026 – Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur tetap berjalan meskipun kondisi keuangan daerah menghadapi tekanan akibat berkurangnya ruang fiskal. Sejumlah pekerjaan tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama perbaikan jalan dan penanganan drainase. Salah satu pekerjaan terbaru terlihat di Jalan Beringin, Kecamatan Payung Sekaki, yang kini mulai mendapatkan pengaspalan setelah sebelumnya menjadi salah satu ruas yang membutuhkan peningkatan kualitas. Pemerintah kota menilai keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pelayanan dasar dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga berhenti. Karena itu, skala prioritas diterapkan agar anggaran yang tersedia diarahkan pada pekerjaan paling mendesak. Pemerintah juga berupaya mencari sumber pembiayaan dan pola kolaborasi lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD. Langkah tersebut diharapkan membuat pembangunan Pekanbaru tetap bergerak di tengah tantangan fiskal sepanjang 2026.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Kondisi jalan selama ini menjadi persoalan yang banyak disampaikan masyarakat, terutama pada ruas yang mengalami kerusakan dan mengganggu mobilitas sehari-hari. Pemerintah kota melakukan penanganan secara bertahap dengan menyesuaikan tingkat kerusakan dan kemampuan anggaran. Jalan Beringin menjadi salah satu ruas yang mendapatkan perhatian karena memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat di kawasan Payung Sekaki dan sekitarnya. Pengaspalan diharapkan membuat perjalanan warga lebih aman dan nyaman sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di lingkungan tersebut. Pemerintah menyadari masih terdapat ruas lain yang membutuhkan penanganan sehingga pekerjaan tidak berhenti pada satu kawasan. Program peningkatan jalan akan diteruskan berdasarkan prioritas dan kondisi keuangan daerah.
Tekanan fiskal Pekanbaru pada tahun ini tidak terlepas dari perubahan komposisi pendapatan daerah. APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3,049 triliun, turun sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp3,21 triliun. Penurunan tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan program yang mendapatkan alokasi anggaran. Pemangkasan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat juga memberikan tekanan tambahan terhadap kemampuan fiskal pemerintah kota. Dalam kondisi tersebut, program yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat berusaha tetap dipertahankan. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, dan penanganan persoalan sosial termasuk bidang yang tetap menjadi perhatian. Efisiensi dilakukan terhadap sejumlah pengeluaran agar keterbatasan anggaran tidak terlalu besar memengaruhi pelayanan dasar.
Untuk memperkuat kemampuan keuangan, Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu strategi mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Target PAD dari sektor pajak pada 2026 ditetapkan sekitar Rp1,3 triliun, meningkat lebih dari Rp200 miliar dibandingkan target tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp1,185 triliun. Pada 2025, penerimaan pajak daerah tercatat mencapai sekitar Rp1,17 triliun. Pemerintah berharap peningkatan penerimaan dapat membantu menutup sebagian kekurangan akibat berkurangnya transfer pusat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan pajak tanpa mengabaikan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Digitalisasi serta pembenahan basis data wajib pajak menjadi bagian dari langkah meningkatkan efektivitas penerimaan. Peningkatan PAD dinilai penting agar pemerintah kota mempunyai ruang lebih besar membiayai pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat Pekanbaru.
Keterbatasan APBD juga mendorong pemerintah mencari pola pembangunan yang tidak sepenuhnya menggunakan kas daerah. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah kolaborasi dengan sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sejumlah fasilitas publik sebelumnya telah dibenahi dengan skema tersebut sehingga pemerintah dapat menghemat anggaran yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan serupa. Renovasi sejumlah halte Trans Metro Pekanbaru menjadi salah satu contoh keterlibatan dunia usaha dalam peningkatan fasilitas publik. Pembangunan dan penataan sejumlah titik kota juga dilakukan melalui dukungan pihak swasta. Pemerintah memandang kolaborasi seperti ini dapat mempercepat pembangunan tanpa memberikan tekanan tambahan secara berlebihan terhadap APBD. Namun, pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan dan kepentingan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Selain jalan, persoalan drainase dan banjir tetap menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kota Pekanbaru. Sepanjang 2025, pemerintah melakukan perbaikan drainase dengan total panjang sekitar 80 kilometer. Pekerjaan tersebut memberikan perbaikan pada sejumlah kawasan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan genangan dan banjir di seluruh kota. Salah satu tantangan utama adalah jaringan drainase yang belum terintegrasi dengan baik sehingga aliran air dari satu kawasan dapat terhambat ketika memasuki saluran berikutnya. Pemerintah karena itu merencanakan pembenahan secara bertahap agar jaringan drainase mempunyai konektivitas yang lebih baik. Pembangunan jalan juga perlu diselaraskan dengan perbaikan drainase sehingga kerusakan akibat genangan dapat dikurangi. Penanganan terpadu tersebut membutuhkan anggaran besar sehingga pelaksanaannya harus disusun berdasarkan prioritas kawasan paling rawan.
DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya turut memberikan perhatian terhadap kondisi jalan, drainase, dan banjir ketika membahas kinerja pemerintah daerah. Sejumlah fraksi meminta persoalan infrastruktur tetap mendapatkan prioritas meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan keuangan. Pemerintah kota menyatakan kritik dan masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dalam menentukan program pembangunan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD juga digunakan untuk memetakan ruas jalan maupun kawasan yang membutuhkan penanganan. Namun, tidak seluruh pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan karena anggaran harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah karena itu menggunakan pendekatan bertahap dengan mendahulukan infrastruktur yang mempunyai tingkat urgensi tinggi. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar prioritas anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Tekanan keuangan sebenarnya tidak hanya dialami Pekanbaru, tetapi juga pemerintah daerah lain di Provinsi Riau. Penurunan transfer pusat dan persoalan Dana Bagi Hasil memberikan tekanan terhadap ruang fiskal daerah sepanjang 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan sekaligus melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak mendesak. Pekanbaru memilih mempertahankan pembangunan infrastruktur dasar sembari meningkatkan PAD dan memperluas keterlibatan dunia usaha. Strategi tersebut diharapkan membuat pembangunan tidak terhenti hanya karena kemampuan APBD berkurang. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah yang digunakan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Efektivitas belanja menjadi semakin penting ketika ruang untuk menambah pengeluaran semakin terbatas. Evaluasi terhadap program karena itu perlu dilakukan secara berkala sepanjang tahun anggaran.
Pembangunan jalan seperti yang berlangsung di Jalan Beringin menjadi salah satu bentuk penerapan prioritas tersebut di lapangan. Infrastruktur jalan mempunyai hubungan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, akses menuju kawasan permukiman, serta kegiatan usaha. Jalan yang lebih baik dapat mengurangi waktu perjalanan sekaligus meningkatkan keamanan pengguna kendaraan. Bagi masyarakat di kawasan yang selama ini menghadapi kerusakan jalan, pengaspalan juga memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan aktivitas sehari-hari. Pemerintah berharap peningkatan kualitas infrastruktur dapat ikut mendukung pergerakan ekonomi lokal di tengah kondisi fiskal yang menantang. Meski demikian, kualitas pekerjaan dan pemeliharaan setelah pembangunan tetap harus diperhatikan agar infrastruktur mempunyai usia penggunaan yang panjang. Pemerintah kota menyatakan pengawasan terhadap pekerjaan akan terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemko Pekanbaru menegaskan tekanan fiskal tidak akan menjadi alasan untuk menghentikan seluruh agenda pembangunan kota. Pemerintah akan menyesuaikan skala pekerjaan, menentukan prioritas, meningkatkan PAD, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak agar program yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat berjalan. Perbaikan jalan dan drainase menjadi bagian dari fokus tersebut karena keduanya berkaitan langsung dengan mobilitas dan persoalan banjir yang masih dikeluhkan warga. APBD yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya menuntut pemerintah menjalankan kebijakan dengan lebih efisien dan selektif. Pekerjaan yang belum dapat dilakukan pada waktu bersamaan akan disusun secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan. Pemerintah juga berharap peningkatan penerimaan daerah dapat memperbesar kemampuan pembiayaan pada periode berikutnya. Dengan strategi tersebut, pembangunan infrastruktur Pekanbaru diharapkan tetap bergerak meskipun pemerintah harus bekerja dalam ruang fiskal yang lebih terbatas.