Jakarta, 6 Mei 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena berada di garis depan dalam menangani berbagai persoalan lingkungan, mulai dari banjir, kekeringan, pengelolaan sampah, hingga kerusakan kawasan pesisir.
Ia menilai upaya penanganan perubahan iklim tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kesiapan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Penguatan tata kelola disebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur daerah, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, hingga koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana akibat perubahan iklim.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi lingkungan, termasuk melalui pengembangan ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya air, serta pengurangan emisi dari berbagai sektor.
Wamendagri menekankan bahwa dampak perubahan iklim kini semakin dirasakan masyarakat, sehingga dibutuhkan langkah nyata dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi lingkungan kepada masyarakat agar upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dapat berjalan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Dengan tata kelola daerah yang lebih kuat dan responsif, pemerintah optimistis berbagai tantangan akibat perubahan iklim dapat dihadapi dengan lebih efektif di masa mendatang.