Jakarta, 16 November 2026 – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan nilai kerugian negara dilaporkan mencapai Rp67,9 miliar. Penelusuran tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya aliran dana hasil kejahatan yang disembunyikan melalui berbagai transaksi maupun aset milik pihak-pihak terkait. Penyidik tidak hanya berfokus pada dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, tetapi juga berupaya mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan subsidi energi yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan pemerintah.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi perhatian aparat penegak hukum karena dapat mengganggu sistem distribusi energi dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara. Pemerintah menyediakan subsidi untuk menjaga keterjangkauan harga bahan bakar bagi kelompok pengguna yang memenuhi persyaratan. Namun, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat menciptakan peluang keuntungan bagi pihak yang berusaha memperoleh bahan bakar di luar ketentuan. Modus penyimpangan dapat melibatkan pembelian berulang, penimbunan, pengangkutan tanpa dokumen yang sesuai, hingga penjualan kembali kepada pihak yang tidak berhak. Dalam perkara yang tengah didalami Bareskrim, penyidik perlu memastikan bagaimana dugaan penyalahgunaan berlangsung dan pihak mana saja yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena keuntungan dari tindak pidana asal berpotensi dialihkan atau disamarkan agar sulit ditelusuri. Dalam penanganan perkara semacam ini, penyidik dapat memeriksa transaksi perbankan, kepemilikan aset, hubungan bisnis, dan pergerakan dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. Penelusuran keuangan diperlukan untuk mengetahui apakah hasil penyalahgunaan BBM subsidi digunakan membeli aset, dipindahkan ke rekening tertentu, atau dimasukkan kembali ke kegiatan usaha. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait. Nilai kerugian negara yang dilaporkan mencapai Rp67,9 miliar juga perlu ditempatkan dalam konteks hasil penghitungan dan pembuktian perkara yang sedang berjalan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, menjelaskan bahwa pengembangan perkara dilakukan setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangani dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis biosolar. Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026), Suhasto menyampaikan bahwa laporan polisi terkait dugaan TPPU telah diterbitkan pada 20 Oktober 2026. Penanganan perkara pencucian uang selanjutnya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Pengembangan penyidikan tersebut bertujuan mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau menikmati keuntungan dari penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 di wilayah Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan pengangkutan biosolar menggunakan sejumlah truk tangki sebelum bahan bakar dipindahkan ke dua kapal pengangkut, yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Setelah berada di kapal, biosolar kemudian diduga dialihkan melalui metode pemindahan antarkapal atau ship-to-ship menuju kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar. Cara tersebut menjadi salah satu bagian penting yang diperiksa penyidik karena diduga digunakan untuk menyalurkan BBM bersubsidi di luar ketentuan. Total volume pemindahan yang tercatat dalam rangkaian kegiatan tersebut mencapai sekitar 3.532 kiloliter.
Dalam penyidikan tindak pidana asal, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa 43 orang saksi serta seorang ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dari pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Barang bukti tersebut meliputi dua kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua mesin pompa Alcon, serta selang yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar. Selain itu, penyidik menyita kapal tanker MT Bakti 1 dan sekitar 120 kiloliter biosolar yang ditemukan dalam rangkaian penindakan. Dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan dan transaksi BBM turut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dokumen pembelian dan jumlah BBM yang dikirimkan. Dalam praktiknya, perusahaan yang terlibat diduga melakukan pembelian BBM nonsubsidi dalam volume tertentu, tetapi mengangkut bahan bakar dengan jumlah jauh lebih besar daripada yang tercantum dalam dokumen. Penyidik juga menemukan dugaan perubahan dokumen asal dan tujuan pengiriman untuk membuat kegiatan distribusi terlihat seolah-olah berlangsung secara resmi. Ketidaksesuaian tersebut menjadi salah satu petunjuk dalam mengungkap rangkaian penyalahgunaan BBM subsidi. Polisi terus mendalami hubungan antara pihak pengangkut, pengelola kapal, dan pihak yang menerima bahan bakar.
Dari hasil penghitungan sementara terhadap perkara tindak pidana asal, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000. Nilai tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan penyidikan untuk menelusuri keuntungan yang diduga diperoleh para pelaku. Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memeriksa pergerakan dana dan kemungkinan pengalihan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset. Penelusuran dilakukan melalui pendekatan follow the money dan follow the asset agar penyidik dapat mengetahui tujuan aliran dana serta pihak-pihak yang menerima manfaat. Apabila ditemukan aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, penyidik dapat mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, berkas perkara penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi yang ditangani Polda Sulawesi Selatan telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan pada 12 November 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana asal telah memasuki tahapan lanjutan, sedangkan pengusutan dugaan pencucian uang masih terus dikembangkan oleh Bareskrim. Direktur BBM BPH Migas, Krisnawan Anditya, turut menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi agar manfaatnya benar-benar diterima kelompok pengguna yang berhak. Penegakan hukum dinilai diperlukan untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan subsidi energi. Melalui pengembangan perkara ini, kepolisian berupaya mengungkap seluruh jaringan dan aliran keuntungan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan biosolar.
Bareskrim Polri menegaskan bahwa pengusutan TPPU tidak berhenti pada penetapan tersangka dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penyidik akan terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, transaksi keuangan yang mencurigakan, serta aset yang diduga berasal dari hasil kegiatan ilegal tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan subsidi energi. Kepolisian juga menilai kerja sama dengan PPATK dan lembaga terkait menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan menyeluruh. Dengan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, distribusi BBM bersubsidi diharapkan semakin tepat sasaran sehingga anggaran negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.