Hukum 

Hukum Maritim dan Kelautan di Indonesia

Diposkan Oleh:Goken Abdullah ,

⚓ Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan strategis.
Hukum maritim dan kelautan memiliki peran penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut, pelayaran, keamanan maritim, dan kedaulatan negara di laut.
Dengan kerangka hukum yang kuat, Indonesia dapat melindungi wilayah lautnya sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi biru.

📜 Dasar Hukum Maritim dan Kelautan

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25A — Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
  5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
  6. Peraturan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
  7. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) — konvensi hukum laut internasional.

🧭 Prinsip-Prinsip Hukum Maritim dan Kelautan

  1. Kedaulatan negara atas laut teritorial.
  2. Hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.
  3. Kebebasan navigasi internasional sesuai hukum laut.
  4. Perlindungan sumber daya laut dan lingkungan hidup.
  5. Pengawasan dan penegakan hukum maritim.
  6. Kerja sama internasional dalam keamanan dan konservasi laut.

🌊 Zona-Zona Laut Indonesia

  • Laut Teritorial — sejauh 12 mil laut dari garis pangkal.
  • Zona Tambahan — sejauh 24 mil laut.
  • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) — sejauh 200 mil laut.
  • Landas Kontinen — dasar laut yang menjadi perpanjangan wilayah Indonesia.
  • Perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Dalam setiap zona, negara memiliki hak kedaulatan atau hak berdaulat sesuai hukum laut internasional.

🛳️ Pengaturan Pelayaran dan Transportasi Laut

  • Pengaturan keselamatan pelayaran dan keamanan kapal.
  • Pendaftaran kapal dan pelaut.
  • Pengawasan lalu lintas laut (VTS/Port State Control).
  • Pengelolaan pelabuhan nasional dan internasional.
  • Pencegahan pencemaran laut dari kapal.
  • Penanganan kecelakaan kapal dan SAR laut.

🐟 Pengelolaan Sumber Daya Laut

  • Perizinan penangkapan ikan dan budidaya laut.
  • Konservasi terumbu karang dan ekosistem laut.
  • Pengawasan terhadap penangkapan ilegal (illegal fishing).
  • Pemanfaatan sumber daya migas dan mineral laut.
  • Ekowisata bahari dan ekonomi biru berkelanjutan.

⚔️ Penegakan Hukum Maritim

  • Patroli laut oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).
  • Pengawasan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP).
  • Penegakan hukum terhadap pelanggaran ZEE, penyelundupan, perompakan, dan pencurian ikan.
  • Kerja sama internasional untuk menangani kejahatan lintas batas di laut.
  • Proses hukum melalui pengadilan perikanan dan pengadilan pidana umum.

📊 Contoh Kasus Maritim di Indonesia

  • Penangkapan kapal asing ilegal di Laut Natuna Utara.
  • Sengketa batas laut antara Indonesia dan negara tetangga.
  • Kasus tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan.
  • Kasus pencurian pasir laut dan perdagangan sumber daya laut ilegal.
  • Insiden kecelakaan kapal penumpang akibat pelanggaran aturan keselamatan.

⚠️ Tantangan Hukum Maritim dan Kelautan

  1. Luas wilayah laut Indonesia yang sulit diawasi.
  2. Pelanggaran batas wilayah dan illegal fishing.
  3. Kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia.
  4. Kejahatan transnasional di laut (penyelundupan, narkoba, perompakan).
  5. Keterbatasan armada patroli dan teknologi pengawasan.

🌱 Strategi Penguatan Hukum Maritim

  • Penguatan armada patroli laut dan teknologi satelit pengawasan.
  • Kerja sama internasional dalam pengamanan laut.
  • Penegakan hukum tegas terhadap pelaku illegal fishing dan pencemaran laut.
  • Pengembangan ekonomi biru berkelanjutan.
  • Edukasi masyarakat pesisir tentang hukum kelautan.
  • Penguatan diplomasi maritim Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

🧠 Kesimpulan

Hukum maritim dan kelautan merupakan instrumen strategis untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia dan mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan.
Dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai poros maritim dunia.

Laut bukan hanya perbatasan negara, tetapi ruang kehidupan, ekonomi, dan kedaulatan bangsa.